Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perbandingan Indonesia dan Rusia

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus kasus korupsi di seluruh yurisdiksi Indonesia. Korupsi terkandung dalam Russian Federal Law Number 273-FZ on Combating Corruption yang dikembangkan oleh Dewan Presiden Federasi Rusia dengan kerja sama tanggung jawab Komite Investigasi Federasi Rusia (Sledstvennyi Komitet), Kementerian Dalam Negeri (Ministerstvo Vnutrennikh Del), dan Layanan Keamanan Federal (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengacu hukum acara untuk tindak pidana korupsi bersifat ganda. Rusia tidak mempunyai pengadilan khusus dalam menindak kasus korupsi. Sistem pemerintahan yang hampir sama menyebabkan sistem peradilan pidana dalam menindak kasus korupsi mempunyai kesamaan. Perbedaan terletak pada tidak adanya lembaga antikorupsi di Rusia seperti KPK. Namun, mempunyai lembaga di bawah Dewan Federasi Rusia dan Kementerian Dalam Negeri. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan.